Hai Kalteng

Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Rahadian Fani. (IST)

Hai Kalteng - Palangka Raya - Kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan turut bergantung pada seberapa optimal potensi pendapatan yang dimiliki. Karena itu, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kalimantan Tengah meminta perubahan APBD 2026 tetap memberi ruang bagi penguatan pendapatan daerah.

Hal tersebut disampaikan Fraksi Golkar dalam pandangan umum terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 pada Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 DPRD Kalteng, Kamis (10/9/2026).

(Baca Juga : DPRD Dorong Pasar Murah Jadi Penguat Daya Beli Masyarakat)

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng tersebut dipimpin Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong.

Melalui Juru Bicara Rahadian Fani, Fraksi Golkar menekankan perlunya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Upaya tersebut dipandang penting agar kapasitas fiskal pemerintah daerah dapat terus diperkuat dan tidak semata mengandalkan sumber pendanaan dari luar daerah.

Selain sisi pendapatan, Fraksi Golkar juga memberikan perhatian terhadap arah penggunaan anggaran setelah dilakukan perubahan. Setiap penyesuaian dalam APBD diharapkan benar-benar diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Artinya, perubahan anggaran tidak berhenti pada penyesuaian antara pendapatan dan belanja, tetapi harus memiliki dampak yang dapat dirasakan masyarakat melalui pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik.

Pandangan Fraksi Golkar menjadi salah satu dari enam pandangan umum fraksi yang disampaikan dalam rapat paripurna tersebut. Setelah penyampaian pandangan umum, Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD 2026 akan memasuki tahapan pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD Kalteng.

Fraksi Golkar bersama seluruh fraksi DPRD Kalteng pada prinsipnya menerima dokumen tersebut untuk dibahas lebih lanjut.